“PERUBAHAN PARADIGMA MEREDUKSI NILAI LUHUR BUDAYA”
(Sebuah Kajian Kritis-Reflektif Terhadap Tradisi “Bawa Lari Perempuan” di Sumba) Oleh: Andraviani Fortuna Umbu Laiya

Andraviani Fortuna Umbu Laiya – Kabid Or GMKI Kupang

Dalam refleksi atas sejarah yang telah berlangsung, tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah medan yang memikat dengan keragaman budayanya. Realitas ini mengindikasikan bahwa tradisi budaya terus dilestarikan dalam masyarakat, sehingga membentuk identitas yang khas dari masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dalam keragaman tersebut, sebuah pertanyaan filosofis muncul: Apakah budaya ini sungguh-sungguh dilestarikan atau hanya dijadikan sebagai latar belakang yang eksotis? Salah satu fenomena yang mencolok dalam budaya Indonesia adalah prosesi adat-istiadat perkawinan. Ini memang menjadi unsur khas yang mencerminkan pentingnya perkawinan sebagai kebutuhan sentral dalam proses peradaban manusia.

Dalam konteks adat istiadat perkawinan, terdapat bahasa dan tindakan budaya yang sarat dengan makna dan simbolisme. Namun hal ini sangat terbuka terhadap berbagai tafsir individu yang berbeda. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat penting: Apakah masyarakat benar-benar memahami makna budaya ataukah hanya melihatnya melalui lensa interpretasi subjektif yang dapat mereduksi atau bahkan merusak nilai-nilai yang mendasarinya? Ini adalah tantangan filosofis yang mendalam. Sebab, sarat makna yang terkandung dalam suatu tradisi dengan berbagai tafsiran individu dan perubahan jaman dapat menyebabkan penyimpangan terhadap nilai-nilai substansional yang mendasari budaya tersebut sampai pada akhirnya mereduksi nilai dari budaya itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat adat bertanggungjawab secara bijaksana menjadi penjaga nyala budaya, bukan hanya menjaga kearifan lokal tetapi juga melindunginya dari angin penyimpangan yang dapat meredupkannya.

Salah satu budaya Masyarakat Indonesia yang sangat kental dan terdapat nilai-nilai adat istiadat yang syarat makna ialah tradisi perkawinan di masyarakat adat Sumba. Dalam pemikiran orang Sumba, perkawinan dipandang sebagai peristiwa yang suci dan berkaitan erat dengan keyakinan mereka pada marapu. Marapu seperti yang diungkapkan oleh Kamuri dalam penelitiannya, merupakan inti dari kepercayaan asli orang Sumba. Prinsip-prinsip normatif dalam agama dan marapu menjadi panduan bagi mereka dalam memberi makna pada kehidupan dan mengatur perilaku yang pada akhirnya membentuk identitas budaya mereka.

TRADISI PERKAWINAN MENGAKAR PADA KEPERCAYAAN TERHADAP MARAPU

Kepercayaan terhadap Marapu menjadi dasar pandangan masyarakat Sumba terhadap dunia sekitar. masyarakat adat Sumba diarahkan untuk menjalankan prinsip-prinsip yang tertanam dalam tradisi marapu, dan ini juga berlaku dalam konteks perkawinan. Dalam perspektif marapu, perkawinan dianggap sebagai suatu keharusan. Orang yang menikah dianggap sebagai pelayan marapu, sementara mereka yang tidak menikah dianggap tidak ikut serta dalam peran tersebut (L.Bembot & D.Sermada, 2022:73). Oleh karena itu, dasar perkawinan menurut adat masyarakat Sumba adalah berkenaan dengan kehadiran seorang perempuan untuk saling membantu sebagai suami istri dengan tujuan menggenapi tuntutan dewa leluhur melalui pemelihara tradisi marapu.

Dalam konteks budaya adat Sumba, perkawinan bukanlah sekadar urusan individu calon mempelai atau orang tua mereka. Sebaliknya, perkawinan dianggap sebagai permasalahan yang lebih luas, yang melibatkan kedua belah pihak Kabihu dalam masyarakat adat Sumba. Kabihu dalam konteks ini mencerminkan keberagaman identitas yang ada dalam masyarakat Sumba yang bisa merujuk pada suku atau klan tertentu. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perkawinan adat bukanlah hal yang sepele, tetapi sebuah peristiwa yang melibatkan seluruh keluarga besar. Keputusan yang diambil dalam perkawinan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan eksistensi Kabihu tersebut. Dalam pandangan budaya adat Sumba, perkawinan adalah proses yang menghubungkan dan memperkuat hubungan antara dua Kabihu. Oleh karena itu, konsepsi tersebut menjadi bagian integral dari identitas dan keberlanjutan budaya mereka.

Perkawinan Masyarakat Adat Sumba, biasanya terdapat dua kebiasaan (Kategori) dan diatur secara tidak tertulis dalam budayanya. Kategori pertama yaitu peminangan; peminangan merupakan momen pertemuan kedua keluarga mempelai untuk membicarakan terkait kesepakatan perkawinan, secara khusus membicarakan hal ihwal terkait jumlah belis atau mahar. Kategori peminangan memilik 4 tahapan yaitu tahap pengenalan, tahap ikat atau bawa siri pinang, tahap melihat rumah laki-laki dan terakhir tahap pindah (Bangi, Soviana R, 2020:133). Sedangkan, kategori kedua adalah perkawinan tanpa melalui tahap peminangan; proses yang demikian terjadi ketika kedua pihak keluarga belum sepakat mengenai jumlah belis dan kesepakatan lainnya, sehingga langsung pada tahapan terakhir yaitu tahap pindah barulah setelah itu diikuti dengan pembicaraan adat terkait belis. Tradisi “bawa lari perempuan” masuk dalam kategori perkawinan tanpa peminangan.

Dalam pandangan ini, kita mengenali bahwa keluarga laki-laki memegang peranan sangat penting sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan belis (mahar perkawinan) yang secara adat pun akan dibalas oleh keluarga perempuan sesuai dengan kewajiban adatnya. Akan tetapi yang harus digarisbawahi yaitu pemberian belis ini bukan semata tentang nilai materi, melainkan sebuah simbol tulusnya cinta, pengorbanan, penghargaan terhadap perempuan dan komitmen dalam perkawinan.

TRADISI “BAWA LARI PEREMPUAN” DI SUMBA

Tradisi “bawa lari perempuan” dalam masyarakat adat Sumba mengandung esensi budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Tradis ini dikenal dengan beragam istilah atau bahasa adat yang berbeda di 4 kabupaten di Sumba. Pada masyarakat adat Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, masyarakat menyebut tradisi ini dengan istilah “Paneta Mawine” (Tangkap perempuan).Selanjutnya, pada masyarakat adat Sumba Tengah menyebut dengan istilah“Plaingindi Mawini” (bawa lari perempuan). Sedangkan, pada masyarakat Sumba Timur mengenal dengan istilah“Piti Rambang” (pengambilan secara paksa). Meskipun masyarakat sumba pada umumnya menyebut dengan beragam istilah, masyarakat luar (selain suku Sumba) mengenalnya dengan istilah “Kawin Tangkap”. Istilah ini lahir dari konstruksi bahasa di media sosial. Beragam istilah dalam mengenal tradisi perkawinan tersebut disebabkan karena bahasa adat yang berbeda. Namun, merujuk pada perbuatan yang sama yaitu tradisi menangkap seorang perempuan secara paksa dengan tujuan perkawinan adat.

Tradisi “bawa lari perempuan” ini khususnya dilakukan oleh laki-laki dari keluarga bangsawan/Maramba, dikarenakan jumlah belis yang sangat tinggi yang harus diberikan kepada keluarga perempuan. Dalam karya monumental Oe H. Kapita “Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya”, menjabarkan bahwa piti rambang (pengambilan secara paksa) merupakan pernikahan ritual adat masyarakat Sumba yang menggabungkan elemen-elemen simbolis dengan harmoni yang mendalam. Mekanismenya dimulai dengan calon mempelai laki-laki “menangkap” calon mempelai perempuan dalam proses yang telah diatur dan disetujui oleh kedua keluarga, di mana simbol- simbol seperti kuda yang diikat atau emas mamuli yang tersembunyi di bawah bantal menjadi bagian integral dari tindakan ini, menciptakan suatu keindahan dalam ekspresi budaya dan tradisi masyarakat Sumba.

Penjelasan diatas sesungguhnya menegaskan bahwa awalnya tradisi ini hanya dapat dilakukan oleh keluarga bangsawan dalam rangka menangkap perempuan yang berstatus bangsawan. Proses “membawa paksa” ini diawali dengan persiapan yang matang, bahkan hanya dilakukan penangkapan di rumah keluarga perempuan untuk tetap menjaga martabat perempuan bangsawan tersebut dan diberikan belis yang tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penyatuan keluarga. Jika disederhanakan maka dapat dikatakan sebagai proses perjodohan oleh dua keluarga bangsawan tanpa persetujuan dari calon mempelai perempuan. Alasan yang melatarbelakangi hal ini, yaitu untuk menjaga hubungan keluarga dalam lingkar bangsawan, menjaga garis keturunan agar tidak salah atau menghindari hubungan yang tidak etis.

Dari penjabaran ini dapat menunjukan bahwa tradisi “bawa lari perempuan” memiliki nilai luhur budaya kekeluargaan dan penghargaan antara dua pihak keluarga terkait dalam proses mengurus suatu perkawinan adat.

PERUBAHAN PARADIGMA TERKAIT TRADISI “BAWA LARI PEREMPUAN” DI SUMBA

Dalam perkembanganya tradisi ini mulai dilakukan oleh semua kalangan masyarakat di sumba sehingga kedalaman nilai-nilai luhur dalam tradisi “bawa lari perempuan” di Sumba menjadi terkikis oleh tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Pada akhirnya tindakan-tindakan yang tidak tepat sesuai kebiasaan yang sesungguhnya mencemarkan esensi budaya perkawinan itu sendiri. Seringkali, lokasi penangkapan yang berada di tempat umum dan persiapan yang tidak matang berdampak pada mempermalukan perempuan dan tidak adanya persetujuan keluarga bahkan hingga terjadi berbagai kekerasan. Tindakan yang demikian, sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan prinsip dari tradisi “bawa lari perempuan” yang berakar dan dipelihara secara baik dalam masyarakat Sumba pada mulanya melalui nilai kekeluargaan dan penghormatan. Sebab, tradisi ini kini menjadi sesuatu yang “ditakuti”, lantaran dilakukan oleh semua masyarakat secara tidak terarah atau menjauh dari makna dan proses sebenarnya.

Dalam data yang disajikan oleh LSM SOPAN SUMBA, yang mencatat kasus-kasus praktik “bawa lari perempuan” di Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah dalam rentang tahun 2013-2020 berjumlah 14 kasus, dengan rentan usia korban 16-30 tahun, bahkan termasuk anak-anak di bawah umur yang menjadi korban. Fakta bahwa beberapa korban bahkan mengalami pelecehan seksual adalah peringatan yang sangat serius tentang dampak negatif dari tradisi ini.

Salah satu kasus Juli 2019, gadis berinisial PRM (16) dari wilayah Kodi Balaghar, Sumba Barat Daya, ditangkap oleh beberapa pria untuk dinikahkan dengan pria berinisial JK (32) yang tidak pernah menjalin hubungan asmara dengannya, menolak untuk dijadikan istri JK, korban akhirnya diperkosa oleh penculik yang berjumlah tujuh orang (baca medan.tribunnews.com).

Terdapat juga kasus terbaru di Sumba Barat Daya pada tanggal 07 september 2023, dimana seorang perempuan berinisial DM (20) ditangkap secara paksa di jalan raya oleh 20 orang laki-laki, untuk dijadikan istri oleh YBT dengan persetujuan ibu dan paman korban (baca galerisumba.com).

Bertumpu dalam pandangan hukum positif, kedua actions problem diatas menunjukan adanya peristiwa hukum. Hal tersebut tergambar jelas dari adanya perbuatan pemaksaan perkawinan yang menyebabkan kekerasan verbal, non verbal bahkan seksual yang merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidanakan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yangtertuang secara ekplisit dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) terkait Pemaksaan Perkawinan dengan penekanan “Setiap orang”sehinggamemungkinkan pemidanaan bukan hanya terhadap pihak laki-laki tetapi juga terhadap pihak perempuan yang membiarkan adanya pemaksaan perkawinan. Bahkan dapat dikaitkan dengan pasal lainnya dalam UU TPKS jika terjadi beberapa jenis kekerasan seksual.

Keberadaan Undang-Undang ini seharusnya dianggap sebagai sebuah peringatan dari negara kepada masyarakat, dan sejalan dengan prinsip bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Namun, dalam konteks budaya, pendekatan yang perlu diperhatikan adalah bahwa praktik ini, jika diinterpretasikan sebenarnya merupakan sebuah tindakan penyelewengan terhadap paradigma kultural yang seharusnya dihormati dan dilestarikan oleh nilai-nilai budaya lokal.

Konsepsi tersebut bila diaamati secara filosofis, memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan yang bijak antara perlindungan hukum yang diperlukan dan penghormatan terhadap kekayaan budaya kita yang berharga. Bagaimana kita bisa memahami dampak dan implikasi perubahan hukum ini terhadap identitas dan warisan budaya kita? Bagaimana kita dapat menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yang telah lama terpatri sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang adil? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang hubungan antara hukum, budaya, dan etika dalam masyarakat kita.

REDUKSI MAKNA DALAM TRADISI “BAWA LARI PEREMPUAN” DI SUMBA

Dalam konsep hermeneutic sebagai pendekatan yang digunakan untuk memahami budaya dengan menghargai konteks, interpretasi subjektif, dialog, dan refleksi. Ini membantu penulis untuk mengungkap makna yang lebih dalam dan kompleks dari fenomena budaya yang mereka teliti, sambil mengakui bahwa makna tersebut dapat berubah seiring waktu (Munir, 2021). Tradisi “bawa lari perempuan” di Sumba mencerminkan pertentangan yang mendalam antara dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menganggap tindakan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, sebuah proses perkawinan yang sangat mengandung nilai-nilai luhur. Tradisi ini dilakukan oleh laki-laki dari keluarga bangsawan dengan alasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dalam lingkar bangsawan dan menghindari tindakan perkawinan yang tidak etis atau menghindari seorang bangsawan menikah dengan bukan bangsawan. Dalam prosesnya tetap menunjukan tanggungjawab keluarga laki-laki dengan pemberian jumlah belis atau mahar yang tinggi sesuai dengan latar belakang seorang keturunan bangsawan. Makna kekeluargaan dan saling menghormati menjadi nilai luhur budaya mendasar dalam praktik “bawa lari perempuan” ini.

Di sisi lainnya, dengan melihat dalam konstruksi realitas hari-hari ini, kasus yang terus terjadi dan berkembang di ruang publik masyarakat, penulis melihat adanya kompleksitas konflik yang melekat. Diamati lebih serius dengan perspektif hermeneutik, tradisi “bawa lari perempuan” telah berubah menjadi tindakan yang melanggar prinsip-prinsip etika dan hak-hak asasi manusia. Semua ini menciptakan kontradiksi yang sangat tajam dengan esensi dan norma asli dalam budaya pernikahan Sumba yang sebenarnya. Tradisi ini sekarang sering melibatkan pemilihan lokasi

penangkapan di tempat umum dan persiapan yang tidak matang sehingga berdampak pada mempermalukan perempuan, lalu tidak adanya persetujuan keluarga bahkan dalam beberapa kasus, praktiknya dilakukan dengan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini adalah sebuah paradoks yang menyiratkan perubahan dalam interpretasi budaya oleh masyarakat Sumba. Nilai- nilai luhur yang semula memaknai perkawinan dengan nilai kekeluargaan dan penghormatan antar dua pihak keluarga telah mengalami penyimpangan yang berasal dari paradigma baru dalam masyarakat dengan mengorbankan hak asasi individu, khususnya perempuan Sumba. Inilah tantangan besar dari suatu budaya dalam menghadapi interprestasi manusia dan kenyataan yang sangat berat, dimana sebuah tradisi yang semestinya menjadi ekspresi budaya yang menghargai dan melindungi individu, telah berubah menjadi instrumen penghinaan dan penindasan terhadap perempuan.

Namun, dalam kerangka pemikiran ini, kita menghadapi pertanyaan filosofis yang sangat mendalam: Bagaimana kita dapat memahami dan menghormati nilai-nilai budaya sambil tetap menjaga integritas dan kebijaksanaan dalam mewariskannya? Apakah kita hanya melihat budaya kita melalui lensa interpretasi subjektif yang dapat mengurangi atau bahkan merusak nilai-nilai mendasar? Apakah kita benar-benar meresapi dan menghormati budaya kita, ataukah kita hanya menggunakan tradisi ini untuk memenuhi keinginan dan kepentingan pribadi?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan karena fakta bahwa nilai-nilai luhur yang semula memaknai perkawinan dengan nilai kekeluargaan dan penghormatan antar dua pihak keluarga telah tereduksi dalam praktik “bawa lari perempuan.” Perubahan paradigma dalam masyarakat yang mengorbankan hak asasi individu terutama perempuan Sumba telah menghadirkan dilema filosofis tentang sejauh mana budaya dapat diutamakan tanpa mengorbankan hak asasi individu. Pelestarian budaya yang dihayati dengan penuh rasa hormat terhadap hak asasi individu, khususnya hak perempuan menjadi suatu pemikiran yang mendesak. Ini adalah pertanda bahwa dalam mempertahankan dan mewarisi budaya, kita tidak boleh lupa untuk menjaga prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia yang menjadi dasar keadilan dan martabat individu dalam masyarakat.

Menutup kajian reflektif diatas, penulis mengutip pandangan Friedrich Nietzsche dalam karyanya yang berjudul “Beyond Good and Evil”. Nietzsche berpandangan bahwa “In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule”. Kalimat ini menyoroti konteks budaya yang seringkali terdapat ketersesatan dalam pemaknaan nilai- nilai budaya yang akhirnya melahirkan pandangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan budaya tersebut.

1 komentar untuk ““PERUBAHAN PARADIGMA MEREDUKSI NILAI LUHUR BUDAYA” (Sebuah Kajian Kritis-Reflektif Terhadap Tradisi “Bawa Lari Perempuan” di Sumba) Oleh: Andraviani Fortuna Umbu Laiya”

  1. Selamat dan sukses Andra, semoga tulisan ini menjangkau para orang tua dan keluarga untuk update budaya dan kebiasaan ke arah yang lebih humanis. Sukses terus ke depannya. Tuhan berkati Andra🙏

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top